Senin, 25 September 2017
Jakarta, Lintasindo24.com — Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah meminta pemerintah untuk membahas pernyataan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo dengan serius. Pernyataan Panglima TNI yaitu tentang adanya institusi yang berencana mendatangkan 5.000 pucuk senjata secara ilegal, dan institusi tersebut bukan dari lembaga TNI.
"Sikap keras dari panglima itu harus menjadi materi pembahasan di dalam pemerintah, jangan segala sesuatu diringankan dan dilonggarkan. Pernyataan ini harus betul-betul dibahas dan dikaji," katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (25/9/2017).
Menurutnya, perkataan panglima TNI tersebut, barangkali ada kaitannya dengan belanja alat utama sistem pertahanan (Alutsista).
"Mungkin ini kritik kepada metode belanja alutsista kita yang harus hati-hati. Sebab, bisa juga disitu terjadi penyimpangan dan kebocoran yang memusingkan kita semua," jelasnya.
Disisi lain, politisi asal Nusa Tenggara Barat (NTB) itu menyayangkan pemerintah, yang diwakili Menteri Koodinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto, terlalu tergesa-gesa mengklarifikasi pernyataan Panglima TNI.
"Menkopolhukam jangan terlalu cepat membantah tetapi lakukan dulu investigasi, setelah itu baru klarifikasi. Jadi ini jangan dianggap sebagai wacana saja," tegasnya.
Fahri menambahkan, pernyataan Panglima TNI itu harus juga dijadikan masukan oleh pemerintah bukan dianggap sebagai sikap politik dari seorang panglima militer. Karena, setelah empat kali amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945, mengatakan Dwifungsi ABRI (sekarang TNI) telah dihapus.
"Dalam hal ini saya anggap panglima tidak berpolitik. Kenapa? kalau dia ngerti politik dia nggak akan begini, artinya ini kan hanya apa yang dia dengar dari bawahannya saja dan itu warning yang harus kita catat bersama," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Menkopolhukam, Wiranto membantah pernyataan Panglima TNI, bahwa tidak ada impor sekitar 5.000 pucuk senjata untuk lembaga di luar TNI dan Polri melainkan pembelian 500 pucuk senjata untuk sekolah intelijen Badan Intelijen Negara (BIN). Menurutnya, senjata tersebut bukan diimpor dari luar negeri, melainkan dari Pindad dan bukan senjata standar yang digunakan untuk TNI
"Setelah saya tanyakan, saya cek kembali, ternyata ini berhubungan dengan pembelian 500 pucuk senjata buatan Pindad yang diperuntukkan bagi sekolah intelijen oleh BIN," kata Wiranto dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (24/9/2017).